Wahana Pembelajaran Mewujudkan Reforma Agraria, dalam Konteks Masyarakat Demokratis, Santun, Berkeadilan
Jumat, 03 Agustus 2012
Press Release (is this late?)
Jumat, 06 Januari 2012
Dies natalis Unibraw Thn 2012
Dies Natalis ke-49: UB Berkembang Pesat Melampaui Harapan
Rektor UB Prof. Dr. Ir. Yogi Sugito memimpin rapat terbuka senatKamis (5/1), Universitas Brawijaya menghelat Rapat Terbuka Senat dalam rangka Dies Natalis ke-49. Rektor Universitas Brawijaya Prof. Dr. Ir. Yogi Sugito, memimpin langsung rapat yang dihadiri ribuan orang yang merupakan dosen dan tenaga kependidikan itu. Dies Natalis UB kali ini diperingati dengan tiga kegiatan besar yang melibatkan ribuan sivitas akademika UB. Dimulai dari perayaan Gelar Malam Seni (31/12), hingga jalan sehat (8/1).
Hingga sekarang, perkembangan UB sangat membanggakan. Bahkan telah melebihi Renstra yang ditetapkan oleh Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi. Demikian disampaikan Rektor UB kepada PRASETYA Online. "Berbagai capaian yang telah diraih UB saat ini telah melampaui harapan, visi dan misi yang ditetapkan," ujarnya.
Hal membanggakan yang telah diraih Universitas Brawijaya meliputi, diraihnya sertifikat ISO 9001:2008 untuk seluruh unit kerja dan sertifikat 17025:2005 untuk Laboratorium Uji LSIH (Laboratorium Sentral Ilmu Hayati) dari Lloyd Register Quality Assurance Indonesia (LRQA), sebuah lembaga sertifikasi kelas dunia.
Prestasi berikut yang diraih UB yaitu berhasil mendapatkan dua bintang di QS Rated for Excellent. Dua bintang yang diraih itu merupakan penghargaan atas UB telah turut aktif dalam pengembangan penelitian dan memiliki reputasi yang baik di dalam negeri. QS menilai UB menjadi bagian penting dalam komunitas lokal. UB juga dinilai telah mulai mempertimbangkan peluang internasional. Dilihat dari per bidang penilaian, UB mendapatkan empat bintang untuk serapan lulusan (employability), masing-masing tiga bintang untuk kerjasama, infrastruktur serta transfer inovasi dan pengetahuan. Dengan prestasi ini UB berhasil menduduki posisi 601+ ranking dunia dan 201+ ranking Asia.
Prestasi UB di Webometrics juga cukup membanggakan. Saat ini UB menduduki peringkat 15 universitas top di Indonesia, 48 universitas top di Asia Tenggara dan 1477 universitas top di dunia. Prestasi ini, menurut Yogi Sugito, tidak lepas dari peran serta sivitas akademika UB dalam memperkaya ketelusuran UB di mesin pencari.
Di bidang riset, saat ini UB telah mengembangkan kerjasama dengan salah satu perusahaan penghasil vaksin, PT Bio Farma (Persero). Kerjasama yang melibatkan unsur Academic, Business, dan Government (ABG) yang baru pertama kali dilakukan di dunia ini, meliputi pengembangan penelitian uji kandidat imunokontrasepsi wanita berbasis monoklonal antibodi zona pellucida-3 (bZP3) karya Prof. drh. Aulani'am, DES.,dan pengembangan penelitian uji kandidat kit deteksi dini pasien Diabetes Mellitus (DM) berbasis auto Glutamic acid decarboxylase 65 (GAD65).
Tidak kalah membanggakan, UB berhasil meraih predikat Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) oleh auditor Independen yang mendapat rekomendasi dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) untuk laporan keuangan Universitas Brawijaya (UB) tahun 2010. Dalam laporan itu disebutkan, jumlah asset UB pada tahun 2010 sebesar 3,043 triliyun rupiah. Aset ini meningkat jika dibandingkan dengan jumlah aset yang dimiliki oleh UB pada tahun 2009 yang sebesar 2,496 triliyun rupiah. Pendapatan usaha dari jasa layanan pendidikan UB juga mengalami peningkatan dari 287,521 milyar rupiah menjadi 324,607 milyar rupiah. Pada total pendapatan UB pada tahun 2009 sebesar 602,847 milyar rupiah, pada tahun 2010 meningkat menjadi 740,199 milyar rupiah. Dari perhitungan total pendapatan tersebut didapatkan surplus pada tahun 2009 adalah 188,959 milyar rupiah. Pada tahun 2010 surplus meningkat menjadi 228,135 milyar rupiah.
Sebagai penyedia jasa layanan pendidikan bagi masyarakat luas, Universitas Brawijaya mendapatkan penghargaan Pelayanan Prima Terbaik dari Presiden Republik Indonesia. Pada 2012 UB juga menjadi nominator untuk meraih penghargaan Citra Pelayanan Prima.
Dalam hal akademik, prestasi UB dapat dilihat dari tingginya minat masuk calon mahasiswa kuliah di UB. Laju pertumbuhan mencapai 100 persen untuk 2010 dan 2011. Sedangkan lompatan peminat meningkat drastis mencapa 350 persen dari 2007 ke 2011. Pada 2007 tingkat keketatan seleksi 1:5, dan pada 2011 meningkat menjadi 1:8. Ini mengindikasikan tingkat popularitas UB di masyarakat semakin meningkat.
Universitas Brawijaya merupakan penyedia layanan pendidikan bagi seluruh lapisan masyarakat. Terbukti pada 2011 jumlah penerima beasiswa mencapai 14 persen atau sebanyak 6162 orang dari jumlah total mahasiswa. Dari jumlah itu terbesar pertama sebanyak 1728 orang merupakan penerima beasiswa Bidik Misi, terbesar kedua sebanyak 1694 orang merupakan penerima beasiswa Peningkatan Prestasi Akademik (PPA) dan 1643 terbesar ketiga untuk penerima beasiswa Bantuan Belajar Mahasiswa (BBM).
erbagai prestasi yang telah diraih UB ini merupakan kerja keras dari semua pihak. Tidak hanya sivitas akademika, tetapi juga seluruh komponen yang ada di UB. Baik masyarakat maupun pemerintah. "Saya mengucapkan terima kasih dan penghargaan setinggi-tingginya kepada para stakeholder, yang menjadikan UB berkembang menjadi universitas terkemuka dan ternama di tingkat nasional maupun internasional seperti sekarang," pungkas Rektor.[by lia]
Selasa, 29 November 2011
Pesantren dan Tradisi & Pertanahan
i Bawah Naungan Pohon Jati: Fragmen Kehidupan di Pesantren (2)
Latar
Senori, desa kelahiranku, dan desa tetangganya tempat orang tuaku kemudian bermukim, Bangilan, merupakan daerah berkapur di Kabupaten Tuban yang seluruh penjuru wilayahnya dikelilingi oleh hutan-hutan jati. Karena itu dapat dikatakan bahwa jika secara kultural Senori adalah "desa santri" (lihat Fragmen Kehidupan di Pesantren 1), maka secara ekologis desa ini dan desa-desa sekelilingnya adalah "desa jati".
Geografi daerah ini memang bagian dari Pegunungan Kender Utara yang didominasi batuan gamping atau karst yang cocok sebagai habitat pohon jati. Kawasan karst ini membentang sepanjang garis pantura, meliputi Kabupaten Pati (bagian selatan), Grobogan (bagian utara), Rembang, Blora, Tuban, Bojonegoro (bagian utara) dan Lamongan (bagian barat). Air permukaan sangat minim di kawasan ini akibat sifat batuan kapur yang mudah meloloskan air. Tingginya tingkat porositas (lolosan) air, dan sifat batuan kapur yang mudah larut oleh air hujan, menciptakan banyak sekali rekahan alami yang membentuk gua-gua alam dengan stalaktit dan stalakmit yang menakjubkan. Proses alam yang sama juga menghasilkan jaringan sungai bawah tanah yang rumit dan unik di daerah ini.
Dari segi struktur tanah, daerah ini didominasi tanah kapur yang terbentuk dari proses panjang pelapukan batuan gamping. Tepatnya, jenis tanah di daerah ini adalah mediteran, yaitu campuran dari proses pelapukan batuan gamping dan batuan sedimen. Warna tanah jenis ini adalah kemerahan sampai coklat. Renzina adalah jenis tanah kapur lainnya yang berwarna hitam dan miskin zat hara, seperti dijumpai di daerah Gunung Kidul (DIY). Meski tanah mediteran kurang subur untuk pertanian, namun jenis ini amat cocok untuk tanaman-tanaman tertentu seperti palawija, tembakau, jambu mete dan, termasuk juga, pohon jati.
Pohon jati, atau tectona grandis sp. dalam istilah latin, tumbuh dengan ideal pada tanah yang mengandung banyak kapur dan fosfor, memiliki kadar keasaman rendah (basa), dan tidak banyak tergenang air. Semua syarat itu ditemukan dengan baik di Senori dan desa-desa sekitarnya, sehingga pohon yang bernilai ekonomi tinggi ini dapat tumbuh subur dan mendominasi lanskap perbukitan setempat. Seperti disinggung di atas, kondisi inilah yang menyebabkan daerah ini dapat disebut sebagai "desa jati".
"Di bawah naungan pohon jati", dengan demikian, adalah perumpamaan yang tepat untuk menggambarkan pengaruh ekologi hutan jati terhadap kehidupan sosial-ekonomi masyarakat, sebagaimana perumpamaan "di bawah naungan kitab kuning" menggambarkan pengaruh tradisi pesantren terhadap kehidupan sosial-budaya mereka. Berada di bawah dua "naungan" ini, pertanyaan yang selalu menggoda adalah bagaimanakah dua faktor ini (agro-ekologis dan kultural-ideologis) saling berinteraksi satu sama lain di daerah ini? Ini adalah pertanyaan besar yang menarik untuk dikupas lebih dalam, dan ia tidak akan cukup untuk sekedar disinggung dalam sebuah catatan pendek semacam ini.
Perjumpaan
Terkecuali para santri kalong, yakni mereka yang tetap tinggal di rumah orang tuanya di sekitar pesantren, kebanyakan santri, terutama yang berasal dari luar daerah, menetap di kompleks pemondokan pesantren. Mereka tinggal di bilik-bilik kecil yang disebut gothakan, terikat dengan berbagai aturan hak dan kewajiban santri, mengikuti rutinitas pengajian di ndalem kyai dan sekolah di Madrasah, dan sebagainya.
Namun para santri di Senori tidak pernah terkucil dari kehidupan luarnya. Sebagai misal, sebagian santri harus mencari sumber penghidupan dengan bekerja pada warga desa sekitar, mereka juga mengurus sendiri belanja dapurnya dengan pergi ke pasar yang buka tiap hari Pon dan Kliwon dalam penanggalan Jawa, mereka berpartisipasi dalam kegiatan sosial dan keagamaan desa, dan masih banyak lagi interaksi sosial dengan warga di luar pesantren. Lagi pula, para santri juga tidak pernah mau ketinggalan jika ada layar tancap di lapangan Sendang atau Wanglu Kulon, dan bilamana putaran kompetisi bulu tangkis atau sepak bola sedang berlangsung, atau Mike Tyson akan bertanding tinju, maka rumah-rumah warga desa yang memiliki televisi akan dipadati oleh para santri yang berjubel menonton.
Maka mondok di pesantren tidak membuat para santrinya berada di luar "naungan pohon jati" sama sekali. Pesantren adalah satu rumah tangga juga (atau tepatnya himpunan rumah tangga), sebagaimana halnya rumah tangga warga desa pada umumnya. Dan banyak sekali kebutuhan rumah tangga berasal dari hutan jati sekitar, baik yang terkait dengan kebutuhan pangan, papan atau energi. Rumah tangga pesantren-pesantren di Senori juga tidak terlepas dari situasi ini, meski lokasinya berada di pusat kota kecamatan dan tidak berbatasan langsung dengan kawasan hutan jati. Pesantren-pesantren itu turut pula menjadi situs dari sirkulasi aneka barang yang berasal dari hutan jati, berikut aneka gagasan, regulasi dan agensi yang menyertainya. Dus, perjumpaan dengan hutan jati dalam aneka manifestasinya turut membentuk kehidupan sehari-hari para santri; dan dalam arti itu, maka ia merupakan sebuah kenyataan rutin ketimbang perkecualian.
Bahwa bangunan pesantren dan Madrasah, demikian pula meja, kursi dan papan tulis, kebanyakan atau semuanya terbuat dari kayu jati, barangkali hal itu dianggap given oleh para santri. Semua itu sudah ada sebelum mereka datang ke pesantren, dan diterima sebagaimana adanya. Namun, tentulah tidak demikian halnya dengan hal-hal yang terkait dengan kebutuhan subsistensi mereka, yakni kebutuhan makan mereka sehari-hari. Pada saat saya mondok di Senori paroh akhir 1980-an, hampir semua tahapan dalam penyiapan makanan tak terlepas dari interaksi dengan benda-benda yang berasal dari hutan jati, mulai dari tahap belanja bahan masakan, proses memasaknya, hingga makanan dihidangkan dan siap dikonsumsi.
Daun jati adalah bungkus semua jenis makanan yang amat populer di daerah ini, bahkan hingga saat ini (lihat foto di bawah). Dalam kondisi masih segar (basah), daun ini bukan hanya berfungsi sebagai pembungkus. Ia juga digunakan sebagai pemberi aroma dan penambah rasa pada masakan tertentu. Sayur gulai (atau becek dalam istilah setempat) akan memiliki rasa dan aroma yang lebih nikmat jika dituangkan panas-panas pada nasi yang ditaruh di atas daun jati. Demikian pula sayuran lodeh, demikian pula nasi rames, nasi pecel, dan banyak masakan lain yang menggunakan kuah santan. Para santri, yang anggaran belanjanya selalu terbatas, akan mengoptimalkan kiat ini untuk bisa makan enak. Salah satu fragmen ritual makan di pesantren yang saya alami sewaktu mondok melibatkan tahapan berikut ini.
Kelompok masak saya pada satu kesempatan bermaksud memasak sayur lodeh buah labu, artinya buah itu dimasak dengan bahan santan. Anggota kelompok pun segera berbagi tugas. Ada yang pergi berbelanja ke pasar membeli cikalan (kelapa tua yang sudah dikupaskan), ada yang membersihkan panci dan mencuci beras (mususi), dan ada yang pergi ke sungai di belakang pesantren untuk mencari serpihan kayu jati dan ranting bambu sebagai bahan bakar--syukur jika berhasil pula menemukan jamur liar.
Setelah semua anggota kelompok berkumpul kembali dan siap memulai kegiatan memasak, maka inilah pernik-pernik bagian hutan jati yang dipergunakan dan mengalami perubahan wujud (konversi) selama proses memasak para santri. Tidak mampu membeli rencek, yakni kayu jati yang sudah dikampak menjadi potongan-potongan kecil untuk bahan bakar, serpihan kayu jati yang telah dipungut dari pinggiran sungai digunakan sebagai bahan bakar utama memasak. Untuk menyalakannya, kadangkala minyak tanah dipergunakan sebagai pemicu awal. Namun minyak tanah adalah bahan energi utama untuk penerangan di malam hari, dan santri yang hemat akan memanfaatkan daun-daun jati kering dan ranting bambu untuk memulai pembakaran.
Dalam tulisan sebelumnya sudah saya sampaikan bagaimana makanan dihidangkan di nampan dan para santri jongkok berkeliling untuk menyantapnya. Di sini perlu saya tambahkan bahwa bilamana sayuran itu berbahan santan, seperti masakan lodeh buah labu di atas, maka nampan akan dialasi terlebih dulu dengan susunan daun-daun jati segar. Baru setelah itu nasi dan sayuran dituangkan di atasnya, dibiarkan beberapa saat supaya aroma daun jati meresap, dan hidangan pun siap dinikmati. Tambahan lain, cara kami memasak sayur lodeh saat itu amatlah unik. Setelah kelapa diparut dan kemudian diperas untuk diambil santannya, maka ampasnya tidak dibuang melainkan dimasukkan sekalian ke dalam kuali dan menjadi bahan sayur itu sendiri.. :)
Bukan hanya barang-barang dari hutan jati yang mendatangi pesantren, namun juga orang-orangnya. Teman santri saya yang berasal dari Jatirogo dan Parengan berasal dari desa di pinggir kawasan hutan jati. Dan keduanya tidak sendirian. Ada kawan dari Mlagen di Pamotan, Rembang yang saya rasa juga merupakan desa yang berbatasan langsung dengan hutan jati. Beberapa kawan dari Bojonegoro juga berasal dari desa dengan ciri serupa. Dan masih ada beberapa lagi. Mereka ini berasal dari desa-desa yang interaksinya dengan hutan jati demikian erat, berbeda dengan pusat kota Senori (tempat pesantren kami berada) yang tidak berbatasan langsung dengan hutan jati. Sebagai anak kecil (saya mulai mondok saat usia 11 tahun dan keluar pada usia 15 tahun), saya belum begitu maklum mengenai masalah pelik yang terjadi di desa-desa semacam itu, selain berita sayup-sayup yang kadangkala saya dengar mengenai "pencurian" kayu oleh para blandong. Baru beberapa tahun kemudian, setelah meninggalkan kampung halaman untuk melanjutkan sekolah di luar, saya dapat memahami lebih mendalam konflik agraria yang mewarnai desa-desa sekeliling hutan jati itu yang ternyata sudah berusia panjang sejak era kolonial.
Demikianlah, ilustrasi mengenai barang-barang dan orang-orang dari kawasan hutan jati yang datang ke pesantren. Dan dalam contoh terakhir, yang datang itu juga mewujud sebagai regulasi dan ideologi: bahwa ada hukum tertentu yang mengatur hutan jati, dan mengambil kayunya dapat dianggap sebagai tindakan "mencuri".
Perjumpaan pesantren dan hutan jati tidak hanya bersifat satu arah. "Arus balik" juga terjadi, dalam arti para santrilah yang mengunjungi hutan jati, baik sekedar sebagai "perlintasan" maupun sebagai "tujuan". Dalam arti paling sederhana, mendatangi hutan jati sebagai perlintasan adalah sekedar melewati hutan jati dalam suatu perjalanan. Tidak ada yang istimewa dari hal ini karena ke arah manapun seseorang meninggalkan desa Senori dari titik perempatan jalan di pusat kotanya, perjalanannya itu pasti akan melewati pinggiran hutan jati. Toh, cuma melewati hutan jati tidaklah tanpa makna sama sekali. Saya selalu mengalami perasaan syahdu yang sulit dijelaskan kalau melewati hutan jati Nglirip yang teduh dan senyap dalam perjalanan menuju Tuban, misalnya. Saya juga selalu senang jika diajak Mbah Yik mengambil uang pensiun di kantor pos Jatirogo karena kami akan naik kereta api melewati areal hutan jati yang cukup panjang (bahkan monyet-monyet liar yang berlompatan di pohon bisa saya saksikan dari balik jendela kereta saat itu).
Salah satu penyakit yang biasa dialami para santri pada masa itu adalah penyakit kulit, mulai dari gatal-gatal sampai korengan. "Belum sah seseorang mondok kalau belum pernah mengalami penyakit kulit," demikian pameo yang biasa diujarkan. Pernah satu ketika penyakit ini berjangkit seperti wabah, dan hampir semua santri menderitanya pada saat bersamaan. Pengobatan yang biasa dilakukan para santri adalah pergi ke nganget, yakni pemandian air panas alami yang mengandung belerang. Lokasi nganget yang terkenal di Kabupaten Tuban berada di Desa Nganget, Kecamatan Parengan. Di tempat ini terdapat pusat perawatan penderita kusta yang konon sudah berdiri sejak jaman Belanda. Namun, Bapak saya biasanya tidak membawa saya berobat ke tempat yang sudah tersyohor itu, melainkan ke nganget terdekat yang berada di Kecamatan Bangilan, tepatnya di Mojo, desa Sidorejo. Kedua nganget ini, baik yang terkenal maupun bukan, berada di dalam kawasan hutan jati.
Sepanjang riwayat saya mondok di Senori, sudah beberapa kali saya terjangkit penyakit kulit ini. Jika diajak berobat ke nganget Mojo, Bapak akan memboncengkan saya naik sepeda, melewati Sambong Lombok di mana pemerintah kolonial dulu membangun bendungan irigasi (yang tetap bertahan kuat sampai sekarang, meskipun airnya sudah tidak ada lagi), sampai kemudian perjalanan bersepeda berakhir saat tiba di stasiun kereta api Mojo. Di sini sepeda harus dititipkan karena perjalanan selanjutnya hanya bisa ditempuh dengan berjalan kaki melewati jalur setapak dalam kawasan hutan jati. Ada dua kolam air panas yang bisa ditemui di nganget Mojo ini yang dijuluki dengan nganget lanang dan nganget wadon. Keduanya berbeda dalam tingkat kepanasannya, tetapi saya sudah lupa manakah di antara dua nganget itu yang lebih panas. Saya ingat bagaimana antusiasme saya saat menempuh perjalanan kaki ke nganget Mojo karena inilah pertama kali saya masuk dan berjalan di tengah hutan. Dalam kesempatan lain ketika datang kembali ke tempat ini, juga bersama Bapak saya, kami berpapasan dengan beberapa orang yang bergegas lari meninggalkan hutan. Ternyata hari itu sedang dilakukan operasi oleh mantri hutan, meskipun kami sendiri tidak berjumpa dengan para petugas tersebut sepanjang hari itu.
Bila digambarkan dalam sebuah peringkat, maka pengobatan kulit ini hanyalah tangga paling bawah dalam tujuan santri mendatangi hutan jati. Dalam pendakian menuju tangga yang lebih tinggi, maka tujuan itu lebih bersifat spiritual untuk penyucian diri, atau paling tidak terkait dengan kegiatan religius. Bagi mereka yang pernah mengecap dunia pesantren, tradisi menyepi (khalwat) tentulah pernah didengar dan bukan sesuatu yang dianggap aneh. Salah seorang santri senior saat saya mondok dulu sering pergi malam-malam, dengan hanya berbekal teplok sebagai alat penerangan, ke kompleks pekuburan di belakang pesantren. Ia menyepi untuk menghafalkan Alfiyah, yakni kaidah gramatikal bahasa Arab berbentuk sajak berlagu dengan jumlah bait sebanyak 1000 buah.
Bentuk menyepi lain adalah yang memang bertujuan laku tirakat, mendekatkan diri pada Tuhan. Saya tidak tahu tempat-tempat khusus di kawasan hutan jati yang biasa dipakai ber-khalwat untuk tujuan ini. Yang jelas, dalam persepsi kultural orang Jawa, hutan selalu dianggap sebagai tempat menyepi dan menempa diri untuk memperoleh entah "kesaktian" atau "kesucian diri" (tergantung niat yang bersangkutan). Satu hal yang saya tahu pasti, makam beberapa ulama terkenal yang sering diziarahi masyarakat berada di pinggiran hutan jati. Salah satunya adalah makam Mbah Jabbar di pertigaan Bakalan. Pada saat-saat tertentu, makam Mbah Jabbar ini banyak dikunjungi oleh para penziarah dari berbagai daerah, sementara acara haul (peringatan hari wafat) beliau yang dilaksanakan di Jojogan selalu ramai dipadati pengunjung. Tentunya, termasuk para santri Senori yang tidak akan melewatkan acara penting ini. Paman jauh saya yang kini tinggal di Jombang satu ketika pernah menyatakan keinginannya menghabiskan masa tua di Jojogan, untuk menyepi di sana dan ngrumati peninggalan Mbah Syahid. Mbah Syahid adalah leluhur kami, dan merupakan ayah mertua dari beberapa pendiri pondok pesantren di Senori, yang semasa hidupnya mewakafkan sejumlah tanah untuk kepentingan agama.
Demikianlah, ada "keakraban" dalam perjumpaan pesantren dengan hutan jati. Suatu keakraban yang dibentuk mulai dari rutinitas harian di mana barang-barang dari hutan jati mendatangi pesantren, hingga sebaliknya, para santri penghuni pesantren itu sendiri yang mengunjungi hutan jati, baik dalam arti fisik maupun spiritual.
Benturan
Dari rumah saya menuju stasiun kereta api Bangilan, ada dua tempat terkait hutan jati yang akan dilewati jika mengikuti rute jalan setapak, dan bukannya berkendaraan melalui jalan raya. Kedua tempat itu menimbulkan reaksi yang berbeda pada diri saya semasa masih anak-anak. Tempat pertama adalah bangunan perkantoran yang papan namanya berwarna hijau tua dihiasi logo akar pohon jati, namun yang tulisannya menunjukkan urutan hirarki yang selalu mengherankan saya. Pasalnya, urutannya tidak sesuai dengan tingkatan desa, kecamatan, kabupaten dan provinsi yang saya hapal baik. Sebagai kanak-kanak, saya pernah membubuhkan alamat demikian pada buku tulis saya: "Desa Bangilan Kecamatan Bangilan Kabupaten Tuban Provinsi Jawa Timur Indonesia ASEAN PBB Bumi" (seolah-olah urutan itu berada dalam satu kategori). Tetapi urutan yang tertulis di papan nama itu tidaklah demikian sehingga selalu menimbulkan reaksi rasa heran setiap kali saya lewat dan membacanya.
Saat kecil saya memang tidak peduli kantor apakah itu. Yang saya peduli adalah, teman baru saya di sekolah tinggal di sebuah rumah dalam kompleks kantor itu, dan kalau saya main ke rumahnya saya bisa memetik pohon arbei di halaman belakang, dan mencicipi abon sapi dan saos tomat botolan yang untuk pertama kali saya lihat sewaktu di rumahnya itu. Saya juga dapat membawa pulang tumpukan kertas bekas dari kantor ayah kawan saya itu, antara lain yang saya masih ingat berupa buku ukuran folio yang penuh dengan tabel-tabel isian. Saya menyesal tidak hapal lagi nama teman itu, tetapi saya tetap ingat pekerjaan ayahnya: sinder. Sayang, tidak lama kemudian ayahnya dipindahtugaskan, dan kepergiannya ke tempat dinas baru itu diantarkan oleh banyak tetangga, termasuk orang tua saya. Setelah kepergian ayah teman saya itu, sepanjang ingatan saya tidak pernah lagi terdapat keakraban serupa antara pegawai di kantor itu dengan masyarakat sekitar.
Tempat kedua yang akan dilewati adalah bangunan yang tepat berada di seberang stasiun, dipisahkan oleh beberapa jalur lintasan kereta api (spoor), selokan lebar, dan hamparan tanah yang dipenuhi tanaman liar. Kami mengenalnya dengan sebutan TPK, dan seiring pertambahan usia saya kemudian mengerti kepanjangannya: Tempat Penyimpanan Kayu. Yang kini saya bisa kenang dari tempat itu adalah bangunan yang tinggi dan panjang tanpa dinding, di dalamnya penuh tumpukan kayu-kayu jati besar, sebagian tampak berusia sangat tua. Di sekeliling bangunan itu berdiri kokoh pohon-pohon besar yang rerimbun kanopinya membuat bangunan TPK itu terlihat gelap dan menakutkan. Perasaan angker adalah reaksi yang saya alami semasa kecil setiap kali melewati bangunan ini. Jadi, meski saat kecil itu saya sering bermain di lingkungan stasiun (antara lain untuk melindaskan paku di rel menjelang kereta lewat sehingga menghasilkan bentuk parang mini), namun saya tidak berani mendekati bangunan TPK yang terlihat angker itu.
Saat menginjak sekolah menengah saya mulai paham bahwa kedua tempat itu saling berkaitan, yakni milik Perhutani. Dan bahwa hutan jati yang biasa saya datangi kalau berobat ke nganget itu ternyata ada yang memiliki. Dan bahwa apa yang saya anggap sebagai urutan hirarki yang aneh pada papan nama itu adalah hirarki pemangkuan hutan dalam rangka Perhutani menjaga hutan kepunyaannya itu. Saya kemudian menjadi paham apa makna "pencurian" kayu oleh blandong. Terutama setelah saya menyaksikan satu kejadian ketika kantor ini dipenuhi petugas bersenjata api, dan ternyata mereka sedang persiapan operasi penertiban "pencurian" kayu.
Nalar saya saat itu tentu saja belum sampai pada tahap mempertanyakan klaim "kepemilikan" hutan jati oleh Perhutani. Toh, secara intuitif saya merasa bahwa dalam arti tertentu, "pencurian" itu dapat dibenarkan, atau setidaknya dapat dimaklumi. Secara jlentreh, saya belum mampu merumuskan sikap peraguan saya saat itu, namun barangkali dapat dibahasakan dalam bentuk sejumlah pertanyaan kurang lebih sebagai berikut. Apabila masyarakat demikian kuat ketergantungannya pada hutan jati seperti yang tercermin pada contoh-contoh di atas, bagaimana mungkin hutan itu tidak boleh mereka manfaatkan? Dari manakah masyarakat memenuhi kebetuhan terkait pangan, papan, dan energi selain mengandalkan bahan-bahan yang dapat diperoleh dari hutan jati? Apakah semua kegiatan masyarakat memenuhi semua kebutuhan itu dari hutan jati dapat disebut "pencurian"?
Pertanyaan-pertanyaan demikian menunjukkan bahwa makna "perjumpaan" seperti yang dipaparkan di atas tidak hanya terwujud dalam bentuk keakraban, namun juga benturan! Itulah benturan ideologi yang terwujud, misalnya, dalam ambigunya definisi "pencurian" yang secara samar-samar dan masih terpendam mulai saya ragukan waktu itu. Apakah "pencurian" pada hutan jati oleh masyarakat sama artinya dengan definisi pencurian yang hukumnya haram seperti saya pelajari di pesantren, dan yang pada masa Nabi harus dihukum potong tangan itu? Tetapi jika begitu, mengapakah saya saksikan beberapa keluarga yang saya kenal, termasuk keluarga kyai, membeli kayu dari blandong untuk membangun rumahnya? Mengapakah pula gamping dibeli untuk adonan bahan bangunan atau untuk nglabur (mengecat) dinding dan pagar, padahal ia ditambang dari areal kawasan hutan milik Perhutani? Dan bukankah kayu bakar yang dibeli dari pedagang rencek diambil dari hutan jati dengan cara yang sama dan dapat dianggap sebagai "pencurian" juga?
Bukan hanya secara ideologi, benturan itu juga hadir dan mewujud secara material. Benda-benda yang berasal dari hutan jati dan mendatangi pesantren ternyata tidak semuanya berupa barang-barang yang baik dan berguna (goods), tetapi juga yang buruk dan menimbulkan kerugian (bads). Salah satunya berwujud banjir bandang yang melanda sungai di belakang pesantren kami, seperti pernah saya saksikan semasa saya mondok di Senori. Saat itu, hujan deras yang terjadi di daerah hulu telah menggelontorkan jutaan kubik air bercampur lumpur yang memenuhi badan sungai, dan bersamanya turut hanyut gelondongan kayu jati, bekas tebangan dan cabang pohon jati, rumpun pohon bambu yang tergerus dari tebing sungai, dan puluhan macam benda-benda lainnya. Banjir bandang itu, berikut benda-benda dari hutan jati yang dihanyutkannya, memberi petunjuk mengenai sejauh mana eksploitasi yang telah berlangsung di sana.
Padahal di hari-hari normal, dasar sungai yang cukup lebar itu hanya sedikit saja yang digenangi air, yakni pada alur-alur kecil yang dialiri gemericik air dangkal; menyisakan lebih banyak lagi gundukan tanah yang tak terendam air. Bagian yang tak terendam itu banyak dimanfaatkan oleh penduduk sekitar untuk berbagai kegunaan. Ia menjadi sumber nafkah bagi para penggali pasir jika kebetulan memiliki kandungan pasir yang cukup banyak. Jika tidak, dan lebih banyak mengandung tanah subur, maka penduduk menanaminya dengan tanaman musiman seperti jagung atau kacang-kacangan. Sementara aliran airnya dimanfaatkan penduduk untuk mencuci pakaian dan buang hajat besar, namun bukan untuk mandi. Khusus untuk keperluan terakhir ini mereka melakukannya di sungai yang sama, namun dengan cara yang berbeda seperti akan diuraikan di bawah.
Bagi para santri, sungai ini juga memiliki fungsi yang amat penting. Di atas telah disiratkan bahwa melalui sungai inilah para santri terhubung ke hutan jati untuk dapat memperoleh serpihan dan potongan kayu jati yang mengapung-apung mengikuti arus air atau yang terdampar di pinggiran sungai. Apabila sungai ini belum lama sebelumnya mengalami banjir, meski tak selalu sebesar seperti digambarkan di atas, maka potongan-potongan kayu itu banyak ditemukan tersangkut di tebing-tebing sungai sehingga dapat diambil lebih mudah tanpa harus turun ke dasar sungai. Melalui cara itulah para santri memenuhi kebutuhan mereka akan kayu bakar. Ada satu cerita yang pernah saya dengar bahwa seorang santri pernah mengambil potongan-potongan kecil kayu bekas nisan yang hancur dimakan rayap dan banyak tercecer di lokasi pekuburan, dan lantas menggunakannya untuk kayu bakar. Tak lama kemudian ia jatuh sakit tanpa bisa diketahui apa jenis penyakitnya sehingga para santri kemudian mengaitkan penyakit itu dengan ulahnya membakar kayu bekas nisan. Karena cerita dari santri senior itulah kami memilih untuk bersusah payah mencari serpihan kayu-kayu jati di sungai ketimbang memungut potongan-potongan kayu di pekuburan.
Ada fungsi lain dari sungai ini bagi santri, yaitu sebagai tempat mandi. Di pesantren tentu sudah disediakan beberapa bilik kecil untuk tempat mandi. Tapi jumlahnya tidak mencukupi untuk semua santri, terutama di pagi atau sore hari saat banyak orang yang ingin membersihkan diri pada waktu bersamaan. Bagi santri yang tidak kebagian tempat atau yang giliran antrinya terlalu lama, maka alternatifnya adalah pergi mandi di sungai. Hal yang sama bahkan menjadi pilihan utama pada saat kemarau panjang, dan sumur di pondok mengalami kekeringan. Pada kondisi demikian, maka air yang cuma tersedia terbatas di sumur akan diprioritaskan untuk kebutuhan minum dan masak.
Mandi di sungai adalah satu pengalaman tak terlupakan bagi saya. Bahkan, ada nuansa "eksotisme" tersendiri di sana. Bayangkan, mandi bugil di sungai, kadang berdampingan berdua, tanpa seorang pun memiliki pretensi apa-apa dengan aktivitas itu--ya, tentunya selain mandi itu sendiri, yakni membersihkan dan menyegarkan badan. Bukan hanya santri, namun penduduk sekitar juga melakukan hal yang sama. Hanya orang yang berpikiran jorok saja yang akan menganggap aktivitas itu sebagai pornografi!
Selain eksotis, mandi di sungai adalah satu seni sendiri. Mengapa begitu? Sebab, hal itu tidak dilakukan di bagian aliran sungainya, melainkan di bagian yang tidak terendam air dan berpasir. Di tempat itulah digali sumur-sumur kecil dengan kedalaman hanya setengah sd.1 meter saja. Air akan segera keluar deras dari lubang sedangkal itu karena perbedaan permukaan air dengan bagian sungai yang digenangi/dialiri air. Sumur itu perlu terlebih dulu dilindungi dengan tumpukan batu-batu sebesar kepalan tangan untuk menjaga agar pasirnya tidak melorot dan menutupi kembali lubang yang sudah digali. Selanjutnya, air yang masih keruh itu (karena teraduk begitu rupa saat melakukan penggalian) harus dikuras terlebih dulu sampai habis sehingga air yang muncul kemudian adalah air bening karena tersaring oleh pasir dan batu di sekeliling dinding sumur. Dengan begitu, selesailah pembuatan sumur kecil itu dan menjadi apa yang dalam bahasa setempat disebut belik. Di belik inilah kegiatan mandi dilakukan dengan cara berjongkok agak menjauh dari pinggir bibir belik.
Meskipun orang yang membuat belik berhak untuk terus menggunakannya selama sumur kecil itu masih ia rawat, namun ia tidak punya hak eksklusif terhadapnya. Jika ia tidak sedang menggunakannya, maka orang lain pun boleh menggunakan belik tersebut. Terkadang, dua-tiga orang mandi bersama dari belik yang sama. Bagi santri, di sinilah seninya mandi di belik. Mereka telah belajar di pesantren mengenai perbedaan antara air yang suci dan bisa mensucikan, air suci namun tidak bisa mensucikan, dan air yang terkena najis. Salah satu yang membuat air suci tidak bisa mensucikan adalah kalau dia sudah pernah dipakai (air bekas), atau disebut air musta'mal. Oleh karena itu, santri yang mandi di belik akan berusaha keras untuk tidak membuat guyurannya terpercik kembali ke dalam belik, apalagi sampai bekas air yang dipakainya mengalir ke arah belik. Dan di sinilah terletak seninya! Maka mandi di belik menjadi sebuah ritual yang penuh kehati-hatian bagi seorang santri: dengan gayung yang berlengan panjang dia menyendok air dari belik dengan hati-hati, dan kemudian mengguyurkannya ke anggota tubuh dengan pelan-pelan. Dilakukan dengan cara berbeda, maka air dalam belik itu akan menjadi air musta'mal karena volume belik yang kecil, yakni memuat air kurang dari ukuran dua qulah (setara 270 liter) sebagai batas yang akan membuat percikan semacam itu dapat ditoleransi. Dengan kehati-hatian itu, maka orang yang melihat dari atas tebing sungai sudah bisa membedakan apakah orang yang mandi di belik itu mengikuti ketentuan Fathul Qarib (kitab standar ilmu fiqh yang dipelajari di pesantren) ataukah tidak... :)
Kembali ke banjir bandang tadi, gelontoran air bercampur lumpur yang membawa serta berbagai macam benda yang diterjangnya sepanjang perjalanan membuat semua fungsi sungai di atas lenyap seketika. Para penggali pasir kehilangan mata pencahariannya. Tanaman musiman yang diusahakan penduduk di badan sungai yang tidak tergenang air lenyap tanpa sisa. Demikian pula, belik-belik turut musnah dihantam terjangan arus air. Bahkan setelah banjir surut, dan dasar sungai kembali muncul kembali, akan butuh waktu beberapa lama untuk bisa menghasilkan belik dengan air yang jernih seperti semula. Sebab, lumpur yang mengendap di dasar sungai kadangkala cukup tebal dan tidak akan lenyap dalam waktu singkat, dan hal itu akan membuat air belik berwarna keruh.
Lebih parah lagi, banjir bandang besar yang sekali pernah saya saksikan selama mondok itu juga membuat beberapa bagian tebing sungai runtuh karena abrasi, membawa hanyut semua yang ada di atasnya. Yang menyedihkan, beberapa makam yang berada di pinggir tebing sungai saat itu ada yang turut runtuh dan lenyap tanpa bekas. Dalam masyarakat di mana tradisi ziarah ke makam para leluhur dan ulama demikian kuat, saya tidak bisa bayangkan kehampaan rohaniah dari keluarga-keluarga yang makam leluhurnya tiba-tiba lenyap itu. Beberapa kilometer ke arah hilir, banjir yang sama juga menyebabkan longsor dan amblesnya satu ruas jalan raya di pertigaan lapangan Wanglu Kulon. Ruas jalan raya itu tepat berada di titik kelokan badan sungai. Terkena terjangan lurus arus banjir bandang, tebing sungai di titik kelokan itu pun runtuh dan memicu longsor pinggiran sungai dalam jarak yang cukup luas.
Tantangan
Pengalaman perjumpaan sebagaimana terperi di atas merupakan kenyataan yang dialami oleh pesantren-pesantren di Senori--yang secara ekologis memang berada di bawah "naungan pohon jati". Pengalaman itu adalah nyata, tak bisa diingkari, melibatkan baik "keakraban" maupun "benturan" pada berbagai tingkatan: mulai dari sirkulasi barang dan ideologi hingga interaksi antar pelaku. Ia juga menghasilkan tidak hanya goods, tetapi juga bads. Pertanyaannya kemudian, sejauh manakah pengalaman riil itu secara sadar dijadikan basis empiris untuk sebuah refleksi teologis? Dengan kata lain, dijadikan titik tolak untuk sungguh-sungguh bisa menghasilkan respon keagamaan yang otentik?
Pertanyaan ini tentu tidak dapat dijawab dengan mudah dan singkat, dan butuh serangkaian tulisan tersendiri untuk merefleksikannya. Namun sebagai santri yang selama mondok mengalami ketegangan berbagai perjumpaan di atas, dan saat ini berada dalam posisi cukup berjarak (secara waktu dan tempat) untuk merefleksikannya, maka tidak ada salahnya apabila dalam kesempatan ini saya ingin berbagi kegelisahan. Dengan harapan, hal itu kiranya dapat dianggap sebagai satu tantangan untuk mewujudkan refleksi teologis sebagaimana dimaksud di atas.
Ada dua poin yang ingin saya kemukakan. Pertama, ambiguitas makna "pencurian" sebagaimana terungkap dalam benturan ideologis yang diuraikan di atas bagi saya menunjukkan pentingnya pengembangan sebuah "fiqh agraria" yang baru. Sebuah fiqh yang menyadari bahwa dalam konteks daerah tropis tanah itu sendiri yang bernilai pada dirinya sendiri, dan yang memungkinkan penghidupan sejumlah besar smallholders. Jadi, bukannya air atau oase atau aflaj yang menjadi penentu nilainya, seperti ditemukan dalam konteks daerah arid di Timur Tengah. Bagaimanakah nalar dasar dari "fiqh agraria" yang kental dengan symptom daerah arid ini dapat ditafsir ulang sehingga relevan dan kontekstual untuk daerah tropis? Tidakkah absennya upaya rekontekstualisasi ini yang agaknya membuat Syuriyah PBNU pada tahun 1961 pernah mengharamkan land reform karena secara naif dianggap melanggar himayatul mal (melindungi property) yang menjadi salah satu tujuan Syariah?
Apabila logika keputusan ini secara formal diikuti, maka--kembali ke kasus hutan jati di atas--mengambil benda-benda dari hutan jati untuk memenuhi kebutuhan rumah tangga sehari-hari juga haram hukumnya karena melanggar hak milik pihak lain. Namun secara faktual hal ini berlawanan dari kenyataan sehari-hari yang saya alami. Praktik pembelian ramuan rumah berupa kayu, papan dan gamping, demikian pula kayu bakar untuk memasak, ternyata dilakukan secara luas dan tidak pernah dilarang sebagai sebuah perbuatan haram. Padahal semua benda itu berasal dari kawasan hutan jati, dan pengambilannya melibatkan cara-cara yang bisa dianggap "mencuri" dan "melanggar hak milik" dalam penalaran formal di atas.
Apa yang hilang dari penalaran formal semacam itu adalah kesadaran untuk melakukan hostorizing property relations, yakni bahwa relasi kepemilikian tidaklah given melainkan memiliki asal-usul dan sejarahnya sendiri (yang seringkali berupa sejarah perampasan dan ketidakadilan), bahwa tampilan struktur kepemilikan yang ada dalam satu titik waktu bukanlah alamiah (apalagi Ilahiah) yang tidak bisa diganggu gugat, dan bahwa ada perbedaan yang amat fundamental antara upaya memperbarui relasi kepemilikan agar strukturnya lebih adil dengan tindakan merebut hak kepemilikan. Apabila etos dasar agama adalah rahmatan lil 'alamin, membawa rahmat bagi segenap alam, maka bukankah menciptakan "keadilan agraria" (agrarian justice) dalam arti demikian adalah bagian yang tak bisa dilepaskan dari pengertian rahmat itu?
Kedua, kejadian banjir bandang besar akibat kerusakan ekologis di daerah hulu seperti saya saksikan dulu bukanlah yang terakhir dan bisa terulang lagi, bahkan dalam frekuensi dan intensitas yang lebih tinggi sehubungan dengan pengaruh pemanasan global. Perubahan iklim global ini juga akan menciptakan ketidakpastian iklim pada tingkat lokal sehingga pergantian musim tidak bisa diprediksi lagi secara ajek, dan bencana banjir dan kekeringan pun akan menjadi ancaman yang nyata. Daerah berkapur seperti wilayah Tuban, yang sangat sedikit memiliki air permukaan, tentunya akan terkena dampak yang buruk dari perubahan iklim semacam ini.
Sudah lama sebenarnya ancaman kekeringan telah menjadi kenyataan yang dialami masyarakat daerah ini. Sungai irigasi pertanian yang membentang melewati Bangilan dan Sendang dulu airnya berlimpah dan sering saya gunakan untuk bluron (mandi di sungai) bersama teman-teman sebaya. Saat ini sungai itu tak ubahnya seperti selokan yang berbadan lebar karena airnya sudah tidak mengalir lagi. Desa Sendang, sesuai namanya, dulu merupakan daerah yang menjadi jujukan (tempat yang dituju) desa-desa lain jika terjadi kemarau panjang. Rumah Bibi saya di desa ini halamannya dulu banyak dijadikan kolam ikan karena persediaan air yang mencukupi sepanjang tahun. Namun kondisi desa ini sekarang tidak jauh berbeda dari desa-desa lainnya. Dan bendungan Sambong Lombok bikinan pemerintah kolonial itu, demikian pula bendungan di perbatasan Kecamatan Bangilan dan Senori, sekarang menyerupai monumen gigantik belaka karena sudah tidak ada airnya. Semua perubahan ini praktis mengubah siklus pertanian di daerah ini karena tidak semua areal sawah dapat diairi lagi secara cukup. Akibatnya, sebagian besar areal sawah berubah menjadi sawah tadah hujan. Sementara itu, kebakaran hutan jati yang dulu kerap terjadi di masa kemarau (dan kalau malam hari menjadi tontonan jarak jauh yang menarik bagi saya) barangkali akan lebih sering lagi terjadi di masa depan dengan aneka konsekuensinya.
Berbagai manifestasi perubahan alam ini, yang di Senori dan daerah sekitarnya dialami secara nyata oleh masyarakat dan bukan sekedar dilihat di layar televisi, bagi saya menuntut kalangan pesantren untuk dapat mengembangkan cabang ilmu akhlak yang baru. Kalau dulu saat di pesantren saya belajar kitab Ta'limul Muta'allim mengenai etika belajar santri, atau kitab Ayyuhal Walad mengenai etika berbakti anak kepada orang tua, atau kitab-kitab akhlak lainnya, maka agaknya kini diperlukan juga ilmu akhlak yang memedulikan soal air misalnya. Sebagai contoh, kembali ke kasus belik di atas, jika ajaran pesantren demikian peduli dengan percikan air mandi yang dapat menodai belik dan menjadikan airnya musta'mal, maka mengapakah ia tidak harus peduli dengan gelontoran banjir bandang yang bukan saja akan menodai belik namun bahkan melenyapkannya sama sekali?
Dengan demikian, pembahasan mengenai air tidak lagi hanya menjadi bagian dari Kitabut Thoharoh (bab bersuci) dalam literatur fiqh, namun harus dikembangkan menjadi satu bab tersendiri, atau satu buku sendiri, dan bahkan menjadi satu sub disiplin sendiri dalam tradisi keilmuan pesantren. Misalnya saja, "ilmu akhlak air" atau water ethics, yakni akhlak seputar pengelolaan, pengalokasian, penggunaan, dan distribusi air yang lestari dan adil. Dalam literatur Islam klasik, bahan yang dapat diolah untuk mengembangkan water ethics ini sangatlah berlimpah. Ingat saja kisah seorang pelacur yang masuk surga "hanya" gara-gara dia memberi minum anjing yang hampir mati kehausan (sementara di Senori, kalau ada anjing nyasar masuk kampung pasti akan diuber dan dibunuh secara kejam). Namun, seperti diilustrasikan oleh contoh pemberian air untuk mengobati rasa haus, kebanyakan literatur itu momot dengan symptom daerah arid padang pasir yang berbeda sama sekali dengan kondisi tropis di Indonesia. Hal ini menuntut pesantren untuk gigih menafsir ulang literatur klasik itu dan mengupayakan bentuk-bentuk rekontekstualisasinya bagi kondisi alam di Indonesia.
Sebagai perbandingan, dalam khazanah literatur resource management dan environmental science, perbincangan mengenai kontribusi ajaran dan nilai-nilai Islam dalam pengembangan water ethics ini sudah mulai mengemuka. Beberapa artikel di jurnal internasional membicarakan hal ini dalam kaitan dengan relevansi prinsip-prinsip Islam terhadap "water management", "groundwater management", "water quality", bahkan juga "waste water reuse", "greywater use", dan "water demand management". Sebuah konferensi internasional mengenai "Water Management in the Islamic Countries" juga diselenggarakan di Iran belum lama ini (tahun 2007). Namun, lagi-lagi, kebanyakan konteksnya adalah daerah arid atau semi-arid, sementara kontribusi dari kesarjanaan Islam Indonesia yang berasal dari dan merefleksikan kondisi daerah tropis masih sangat sumir.
Dua poin kegelisahan yang saya kemukakan di atas secara ringkas dapat disebut sebagai agenda "keadilan agraria" dan "keadilan lingkungan" (agrarian and environmental justice); dua agenda yang saling berjalin-berkelindan dan makin genting untuk dijalankan dewasa ini. Memang dengan sedih harus saya katakan bahwa dua agenda inilah yang, akibat satu trauma sejarah yang pahit, cenderung dicoba untuk dihindari oleh kalangan pesantren.
Bagaimanapun, dua agenda ini harus dihadapi dan digulati jika masyarakat Senori dan sekitarnya dikehendaki tidak hanya berada di bawah "naungan hutan jati", namun juga di bawah "naungan kitab kuning" dalam arti sebenarnya. Jika tidak, maka jangan salahkan jika mereka yang berada di bawah "naungan hutan jati" dari segi sosial-ekonomi itu akan mencari "naungan" lain di luar "kitab kuning" (Marxisme, pragmatisme, neoliberalisme, abangan dll) untuk perlindungan ideologis dan ruhaniahnya.
Amsterdam, Autumn 2011
Rabu, 23 November 2011
Under
the U.S.-Indonesia Comprehensive Partnership, the United States and
Indonesia are using science and technology (S&T) to foster
innovation, build people-to-people ties, and respond to global
challenges such as climate change, food security, and emerging
infectious diseases. Our S&T collaboration includes a number of new
initiatives as well as ongoing programs.
Developing the Indonesian Science
Enterprise: Under the U.S.-Indonesia Science and Technology Cooperation
Agreement that came into force this year, the United States and
Indonesia will launch a new high-level dialogue in 2012 to bolster joint
research and science development. In addition, the United States is
also launching a $600,000 science capacity building program to
strengthen Indonesian scientists’ ability to obtain competitive research
awards, enhance peer review processes, and increase Indonesian
scientific publication rates. We also launched a program under which the
United States will provide $1.1 million in new funding to support
collaborative research between U.S. and Indonesian scientists.
Nurturing the Next Generation: U.S. Science Envoy to Indonesia Dr. Bruce
Alberts launched the U.S.-Indonesia Frontiers of Science program this
year designed to foster scientific collaboration between the next
generation of Indonesian and American science leaders. Under its
U.S.-Indonesia University Partnerships program, USAID currently supports
exchanges between students, scholars, and institutions in both
countries in marine conservation and biotechnology, indigenous plants
and food security, public health, and climate change adaptation.
Addressing Global Challenges: The United States is providing $6.9
million in support – with matching funds from Norway – for the new
Indonesia Climate Change Center (ICCC), which will focus on mapping and
monitoring of carbon-rich peat lands and tropical forests with expertise
from the U.S. Forest Service, bringing the best available science and
analysis to international and Indonesian policy leaders on key
strategies and decisions to mitigate and adapt to climate change.
Protecting Our Oceans: The U.S. National Oceanic and Atmospheric
Administration works actively with Indonesian marine scientists on
research and capacity-building efforts, including developing tsunami
early detection systems, deploying ocean instruments that allow
scientists to predict long-term climate change, exploring uncharted
deepwater habitats, and anticipating and monitoring outbreaks of harmful
toxins affecting our food sources.
PRN: 2011/1966
Paula M. Villegas Morera
Staff Assistant, International Programs & the Africa-U.S. Higher Education Initiative
Association of Public and Land-grant Universities (AÛ°PÛ°LÛ°U)
1307 New York Avenue, NW | Suite 400 | Washington, DC 20005 - 4722
202.478.6030|202.478.6046 (Fax)
Sabtu, 29 Oktober 2011
"Soempah Pemoeda 28 Oktober 1928 Insya Allah menginspirasi Semangat Kaum Muda Menjawab Tantangan Zaman Dimana Indonesia Harus Bertarung Dlm Globalisasi, Menghapus Kemiskinan, Mengatasi pengangguran & Lapangan Kerja, Meningkatkan Pendidikan Generasi Muda, Dekadensi Moral & Fatsoen Politik, Memberantas Tuntas Korupsi dan Pembusukan Bangsa, Menyediakan Pemukiman Yang laik Bagi Kaum Marginal, Mendorong Etos Kerja Yang Tinggi (Enterpreneurship), Mari Satoekan Semangat dan Mewujudkan"
Minggu, 09 Oktober 2011
Renungan Menjelang 16 Oktober 2011 Peringatan Kepergianmu"
"Tetesan duka masih terasa...Selama hampir tigapuluh hari lalu engkau baru sakit kronis setelah dirawat di Rumah Sakit sampai akhirnya menghembuskan napas. Penyesalan tiada terperih. Tiada lagi kesempatan kedua kali. Masih terbayang aku selalu memeluk dan mencium ketika engkau masih kecil sedang sakit. Selalu membisikkan kata betapa sayangku kepada telingamu. Kesuksesan kariermu, senyumanmu kesayangan semuanya. Air mata kami menetes deras. Senyumu yang tulus selalu menyambut kami sewaktu penat & dahaga. Cinta dan kasih sayangmu yang begitu besar sejak ayah & bunda meninggal dunia. Tangisan dan air mata penyesalan karena belum mampu membalas cinta dan kasih sayang yang engkau curahkan".
Jumat, 16 September 2011
Scholarship From DAAD 2011
The Food Security Center (FSC) is a university center of excellence in development collaboration at the University of Hohenheim, Stuttgart, Germany. FSC is one of five excellence centers of the pro-gram “exceed – Higher Education Excellence in Development Cooperation”, which is supported by the German Academic Exchange Service (DAAD) with funds of the Federal Ministry of Economic Cooperation and Development (BMZ) of Germany. FSC’s mission is to make effective and innova-tive scientific contributions in research, teaching, and policy advice to eradicate hunger and achieve food security in collaboration with partner research and education organizations in Africa, Asia, and Latin America and national and international development and research organizations. Thematically, FSC’s activities deal with issues of sustainable food availability, food access, food use, and food utilization. More information is available from www.foodsecurity.de.
Scholarship description
FSC awards 10 scholarships for PhD students from developing countries (see OECD DAC list) for a period of 36 months, beginning September 01, 2012 (with a month German language course). The Center wishes to attract outstanding PhD students pursuing a career in academia or development collaboration. The scholarship aims at increasing their previously gained scientific knowledge and skills relevant to food security related issues. The successful candidates will receive scholarships for participating in the PhD program “Global Food Security” to conduct their doctorates.
The scholarship is given for a stay at the University of Hohenheim in Stuttgart, Germany. The monthly grant is EUR 1,000 (for the time in Germany, EUR 500 for the time of the field research). In addition, FSC pays for traveling to/from Hohenheim. Health insurance and other costs must be paid for from the stipend. Read the rest of this entry »
Sabtu, 10 September 2011
SELAMAT JALAN........JALAN KHUSNUL KHATIMAH...............CINTA KAMI SELAMANYA..."
Sabtu, 30 April 2011
Geguritan (Puisi) Kaanggit Ing Ngisor Wit Talok karo Sing Momong Aku Simbok Tiploek (Mengenang jasa almarhumah)

Geguritan ing Ngisor Wit Talok karo simbok Tiploek,
Duk nalika panca dasa warsa kapungkur,
ing ngisor wit talok aku digendhong simbok...
nalika bongso isih rukun, kinurmatan bongso liya,
para pemimpin katresnan sadaya warga bongso,
kang ngelingi yen unifikasi keyakinan wus ora dadi soal wigati,
merga para sutresna saling mangerteni yen hameksa fikir iku mbalik zaman
nalika penjajah isih kuwoso, ora marengake fikir liya, jer anyebabake rudapeksa
ing ngisor wit talok sun saiki mangeteni yen zaman wis cepet ganti,
nalika fikir liya kuwi wigati, saka kuwate ide demokrasi...
nganti ana geguritan "Negeri Para Bedebah", apa kuwi anandaake,
tatanan wis owah, fikir merdiko wus nglingsirake, adat lan sopan -santun,
kabeh padha alok, kabeh padha keplok
geger, omyak isu gantos wigati: korupsi, money laundering, mafia hukum, mafia pajak, Bank Century, NII..sesuk apa maneh kabeh wus ora ngerti ?
Yen katon kabeh padha urun wicara, kabeh padha nyambung kritik, jarwane pancen pedhes, nggrantes ning ora ana sing nges lan menthes
mulat solusi kang durung ana, dudu substansi....merga padha pinter lan pengin
ngudharasa mulat sarira hangrasa wani?
Apa merga aku ing ngisor wit talok....sing keplok lan alok ora tombok?
Akhir April 2011
Mung Ngrungkebi Kabudayan Jawi Ora Ana
Milik lan srei!
IK
Menyongsong RUU Rusun Baru
KAJIAN AKADEMIK ATAS RANCANGAN PERATURAN DAERAH KOTA
TENTANG PENYELENGGARAAN DAN RETRIBUSI PERIJINAN RUMAH SUSUN[1]
Oleh:
Imam Koeswahyono[2]
A. Analisis Umum
Rumah merupakan salah satu kebutuhan dasar umat manusia selain pangan, sandang, kesehatan, lingkungan hidup sehingga pemenuhan kebutuhan dasar ini menjadi sebuah keniscayaan dan menjadi bagian dari hak azasi manusia. Sebagai konsekuensi logis dari kebijakan pembangunan perumahan, maka selain diperlukan adanya tata kelola pembangunan perumahan yang baik, maka di dalamnya harus tersedia, sistem perencanaan (planning), pengorganisasian (organizing), pengimplementasian (actuating) berdasarkan kondisi eksisting, pengendalian (controlling) serta evaluasi (evaluating). Menteri Negara Perumahan dan Pemukiman sebagai penanngung jawab dari pihak pemerintah atas pembangunan perumahan telah menyatakan data kebutuhan rumah bagi bangsa Indonesia berkisar pada angka 7,1 juta hingga 8 juta unit rumah. Salah satu obyek program pembangunan perumahan dan pemukiman antara lain pengentasan kawasan kumuh (squatters dan slums area) terus bertambah dari 54.000 ha hingga 57.000 ha pada akhir 2010.
Secara konstitusional dasar atau landasan kebijakan pemerintah di bidang pembangunan perumahan terdapat pada Pasal 28 H Ayat (1) yang dinyatakan: “setiap orang berhak hidup sejahtera lahir dan batin, bertempat tinggal, dan mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat serta berhak memperoleh pelayanan kesehatan”. Sebagai dasar operasionalisasi kebijakan pemerintah dimaksud, maka telah diundangkan Undang-undang No.4 Tahun 1992 tentang Perumahan dan Pemukiman yang diubah dengan Undang-undang No.1 Tahun 2011 tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman.
Peletakan fondasi kebijakan pembangunan perumahan dan pemukiman dapat diketahui secara jelas pada bagian konsiderans dari Undang-undang No.1 Tahun 2011 yang dinyatakan sebagai berikut:
a. bahwa setiap orang berhak hidup sejahtera lahir dan batin, bertempat tinggal, dan mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat, yang merupakan kebutuhan dasar manusia, dan yang mempunyai peran yang sangat strategis dalam pembentukan watak serta kepribadian bangsa sebagai salah satu upaya membangun manusia Indonesia seutuhnya, berjati diri, mandiri, dan produktif;
b. bahwa negara bertanggung jawab melindungi segenap bangsa Indonesia melalui penyelenggaraan perumahan dan kawasan permukiman agar masyarakat mampu bertempat tinggal serta menghuni rumah yang layak dan terjangkau di dalam perumahan yang sehat, aman, harmonis, dan berkelanjutan di seluruh wilayah Indonesia;
c. bahwa pemerintah perlu lebih berperan dalam menyediakan dan memberikan kemudahan dan bantuan perumahan dan kawasan permukiman bagi masyarakat melalui penyelenggaraan perumahan dan kawasan permukiman yang berbasis kawasan serta keswadayaan masyarakat sehingga merupakan satu kesatuan fungsional dalam wujud tata ruang fisik, kehidupan ekonomi, dan sosial budaya yang mampu menjamin kelestarian lingkungan hidup sejalan dengan semangat demokrasi, otonomi daerah, dan keterbukaan dalam tatanan kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara;
d. bahwa pertumbuhan dan pembangunan wilayah yang kurang memperhatikan keseimbangan bagi kepentingan masyarakat berpenghasilan rendah mengakibatkan kesulitan masyarakat untuk memperoleh rumah yang layak dan terjangkau;
Dengan melihat situasi dan kondisi di wilayah provinsi dan kabupaten/ kota di Indonesia yang tidak sama, berkait pula dengan otonomi daerah berdasarkan Undang-undang No.32 Tahun 2004, maka menjadi tugas pemerintah daerah untuk menyediakan perumahan dan pemukiman bagi warga masyarakat di daerah yang bersangkutan. Hal demikian juga mendapatkan basis/ landasan konstitusional pada Pasal 18 Ayat (6) Undang-undang Dasar 1945 yang dinyatakan: “ Pemerintah Daerah berhak menetapkan peraturan daerah dan peraturan-peraturan lain untuk melaksanakan otonomi dan tugas pembantuan”.
Sudah barang tentu semua kebijakan, pelembagaan, sistem pengelolaan pembangunan perumahan, harus sejalan dan selaras dengan kebijakan di bidang / aspek penataan ruang, lingkungan hidup, kependudukan, informasi sehingga pada gilirannya akan mewujudkan tujuan “Good Administrative and Clean Governance”.
Salah satu masalah terpenting dalam upaya pengaturan atas kebijakan pembangunan perumahan khususnya di kota metropolitan kota besar adalah ketersediaan areal, persil yang sesuai dengan kebutuhan khususnya ditilik dari lokasi yang strategik, terbangunnya infrastruktur yang memadai, lingkungan hidup yang mendukung, sistem jaringan ke semua akses pusat–pusat kegiatan (centre of development and public utilities) yang benar-benar memadai.
Disamping itu dari sisi masyarakat adalah keterjangkauan (affordability) khususnya dari ekonomi financial, artinya masyarakat berpenghasilan rendah/ kurang mampu mengakses fasilitas yang disediakan oleh pemerintah dan/ atau pemerintah daerah. Cara pandang yang berwawasan luas inilah yang seharusnya berada pada benak para pengambil keputusan baik di pusat maupun di daerah baik pada saat sebelum maupun pada saat pengambilan keputusan dalam melaksanakan suatu program tertentu. Apabila prasyarat demikian belum dimiliki, banyak contoh dapat mebuktikan kegagalan pada saat diimplementasikannya kebijakan tersebut yang pada gilirannya akan menyebabkan terjadinya salah kelola pembangunan (mismanagement of development) dan pemborosan anggaran pembangunan yang secara tragis akan mengakibatkan tragedy of commons.
Dalam pembangunan telah difahami semua kalangan termasuk pembangunan perumahan, maka azas atau ketentuan dasar yang melatari norma pengaturan lebih lanjut dari aktifitas pembangunan perumahan baik pada tataran peraturan pemerintah, peraturan presiden maupun peraturan daerah tegas dinyatakan pada Pasal 2 Undang-undang No.1 Tahun 2011 yang dinyatakan:
Perumahan dan kawasan permukiman diselenggarakan dengan berazaskan:
a. kesejahteraan;
b. keadilan dan pemerataan;
c. kenasionalan;
d. keefisienan dan kemanfaatan;
e. keterjangkauan dan kemudahan;
f. kemandirian dan kebersamaan;
g. kemitraan;
h. keserasian dan keseimbangan;
i. keterpaduan;
j. kesehatan;
k. kelestarian dan keberlanjutan; dan
l. keselamatan, keamanan, ketertiban, dan keteraturan.
Problem mendasar pada tataran implementasi atau pelaksanaan pembangunan perumahan dan pemukiman di samping keselarasan berupa harmonisasi dan sinkronisasi pengaturan antara peraturan perundangan tentang perumahan dengan peraturan perundangan lainnya adalah, masalah pengendalian serta pengenaan sanksi atas penyimpangan atas norma yang telah ada. Sebagai langkah antisipatif dari kelemahan yang ada di samping upaya pembenahan secara berkelanjutan adalah pemberdayaan kelembagaan masyarakat yang telah ada misalnya lembaga penyedia pendanaan pembangunan baik perbankan maupun non-perbankan, swadaya dan swadana masyarakat misalnya sistem arisan, jimpitan yang telah melembaga harus terus ditumbuhkembangkan karena merupakan usaha positif sekaligus alternatif model pembangunan perumahan yang mandiri. Disamping itu, sistem manajemen perizinan yang terpadu (integrated licence office) harus benar-benar mendukung usaha nyata kebijakan pemerintah dalam pembangunan perumahan, sehingga semua lapisan masyarakat akan terlayani, termudahkan dalam mencapai tujuannya.

